PEMERINTAH akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi. Premium naik Rp2.000 menjadi Rp6.500 per liter dan harga solar naik
Rp1.000 menjadi Rp5.500 per liter. Seiring kenaikan ini pemerintah akan
menyiapkan 15,5 juta kartu untuk dibagikan kepada masyarakat miskin penerima
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Seperti yang dilansir media
massa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana akan membagikan 15,5 juta kartu tersebut ke rumah tangga yang
mendapatkan dana kompensasi BBM.
Program bantuan sosial ini akan terus berlanjut hingga 2014,
kecuali program khusus seperti BLSM yang rencananya cukup dilaksanakan empat
sampai lima bulan pascakenaikan harga BBM. Terkait dana kompensasi harga BBM,
pemerintah mengusulkan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini
sebesar Rp30,1 triliun. Jumlah tersebut melonjak dari perkiraan semula yang
hanya Rp20 triliun.
Tentu timbul pertanyaan di benak kita akan ke mana dana Rp30
triliun itu dibagikan? Apa kriteria yang digunakan untuk memberikan kartu BLSM
ini? Kemudian kenapa mesti dibagikan? Alih-alih dialokasikan untuk pembangunan
infrastruktur, apakah tidak cukup program Kemensos atau Men-kokesra membantu
rakyat miskin? Apakah sedemikian besar jumlah masyarakat miskin sehingga harus
dibagi sampai Rp30 triliun?
Saya setuju masyarakat perlu dibantu, tetapi tentu tidak
dengan memberikan dana secara tunai yang sangat tidak mendidik. Kenapa? Dengan
digelontorkan begitu saja, masyarakat miskin tetap menjadi peminta, tidak ada
nilai edukasi yang diberikan dan mendorong masyarakat miskin tetap miskin.
dengan
diadakannya BLSM maka banyak masyarakat yang akan menjadi malas bekerja karena
adanya BLSM tersebut. Seharusnya pemerintah memikirkan pengentasan kemiskinan
dengan cara pendirian berbagai UKM mandiri, penciptaan lapangan pekerjaan, yang
justru lebih penting dibanding memberikan dana tunai seperti itu.
Pemerintah harus melihat masyarakat Indonesia dikategorikan
miskin karena ada dua alasan. Pertama adalah pendidikan rendah dan kedua tidak
ada lapangan kerja. Saya lebih setuju bila dana sebesar itu digunakan untuk
perbaikan infrastruktur atau pembangunan di bidang pendidikan di samping juga
menumbuhkan usaha kecil menengah agar bisa tercipta lapangan kerja baru.
Seharusnya pemerintah harus lebih tegas dengan gagasan yang
ada. Kenapa subsidi BBM yang banyak memakai hanya masyarakat kalangan menengah
keatas? Ya, karna tidak adanya ketegasan dari pemerintahan sendiri. Mereka yang
telah mempunyai mobil pribadi sudah dikatakan mampu untuk segalanya. Jangan
hanya iklan – iklan di TV untuk merujuk masyarakat menggunakan BBM non subsidi.
Cara tersebut tidak akan berhasil.
Sedangkan lapangan kerja di Indonesia sudah sangat sedikit.
Banyaknya pengangguran akan menambah angka kriminalitas, kemiskinan semakin
bertambah. Karena masalah BBM itu masalah krusial, di sisi lain membebani
negara, di sisi lain jika itu dinaikan akan membebani rakyat.
Saya pribadi setuju perlu menaikkan harga BBM untuk menekan
subsidi, tetapi tidak perlu pemerintah menyalurkan subsidi BBM tersebut melalui
BLSM yang rawan dipolitisasi dan rawan digunakan untuk kepentingan tertentu.
Apalagi sekarang mendekati masa pemilu legislatif. Informasi dari beberapa
sumber menyampaikan bahwa Rp30 triliun tersebut ternyata dibiayai utang negara
bukan dari kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM Subsidi.
Hal ini tertera dalam situs Asian Development Bank (ADB)
bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek Development
Policy Support (DPS) Program dan World Bank dengan sumber utang bernama proyek
DPLP. Kalau informasi ini benar, utang ini akan menambah beban anak cucu kita.
Ibarat sudah jatuh kita tertimpa tangga pula. Tentunya kenaikan harga BBM akan
mengakibatkan tingginya inflasi.
Nah, kalau ditambah dengan utang negara Rp30 triliun yang
akan habis percuma karena dibagikan begitu saja, semakin terpuruk bangsa ini
oleh beban utang. Karena itu, program BLSM seharusnya ditolak dan pembuatan
kartu BLSM harus dihentikan sebelum mendapat persetujuan DPR.
Intinya "Kami meminta jika orang kaya menerima BLSM,
sebaiknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya,"
